Jalan Menuju Kejayaan

Strategi Pembangunan Pedesaan Era Nawacita dan Gerakan Saemaul Undong Korea

Oleh : Dr. Ir. Eddy Berutu, MA, ChFC, CFP

( Pengamat Pembangunan Pedesaan Indonesia/ Dewan Pakar Lesko Institute )

Adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan antar daerah, rupanya telah lama mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, Presdien Jokowidodo kemudian memperkenalkan konsep membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran selanjutnya menjadi salah satu program prioritas Nawacita.

Membangun dari pinggiran secara sederhana adalah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada pengembangan atau pembangunan di daerah dan desa-desa yang dilakukan secara massif dan berimbang. Pembangunan di desa diharapkan bisa memberikan dampak terhadap wilayah di sekitarnya atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi pemerintahan secara berjenjang. Membangun dari pinggiran juga bisa dimaknai sebagai pembangunan di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Padahal kawasan perbatasan memiliki posisi yang sangat strategis dari sisi geopolitik.

img-20160411-wa0073-847x477

Membangun Indonesia dari desa adalah tepat karena jumlah penduduk Indonesia banyak yang tinggal di wilayah perdesaan. Saat ini jumlah desa di seluruh wilayah Indonesia 74.754 desa. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN untuk dikelola masyarakat desa adalah salah suatu bukti kongkrit, bahwa Pemerintahan Jokowi menjalankan janji Nawacita yang ke tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan desa-desa.

Tahun ini, Dana Desa dinaikkan jumlahnya menjadi Rp 46,9 triliun, atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 sebesar Rp 20,7 triliun. Artinya, setiap desa akan mengelola uang secara mandiri sebesar Rp 500-800 juta. Bahkan, pemerintahan Jokowi sudah membuat rancangan, tahun 2017 Dana Desa dinaikkan lagi menjadi Rp 81,1 triliun sehingga masyarakat desa sudah bisa mengelola Dana Desa lebih dari Rp 1 miliar per desa.

Pada sisi yang lain membangun dari pinggiran juga bisa dimaknai dengan membangun kawasan Timur Indonesia agar seimbang atau setara dengan kawasan Barat. Saat ini kawasan Timur jauh tertinggal dibandingkan dengan kawasan Barat. Diperlukan akselerasi pembangunan di kawasan Timur agar kesenjangan pembangunan tidak semakin tinggi.

Pembangunan Pedesaan (rural development) : suatu proses perubahan terus menerus di bidang fisik, ekonomi dan lingkungan sosial, yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup semua anggota masyarakat desa, material dan spiritual (Asnawi, 1976)

Selama ini, kelemahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak berbasis partisipatif masyarakat. Padahal masyarakat yang lebih mengerti kebutuhannya dan permalahannya sendiri. Seharusnya masyarakat menjadi Subyek dan Obyek dari pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks pembangunan secara makro, setidaknya terdapat beberapa lima fase utama yang harus dilakukan agar pembangunan merata di setiap daerah adalah sebgai berikut.

Pertama, Penganekaragaman produksi barang dan jasa agar terjadi transaksi antar penduduk di desa tersebut, walaupun di desa belum tentu semua terdapat variasi output. Oleh karenanya dapat dilakukan dengan serangkaian stimulus, yang salah satunya memberikan pengetahuan potensi sumber daya ekonomi  setempat dan dapat di optimalkan menjadi barang/jasa baru sehingga dapt meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Kedua, penciptaan dan penguatan pasar. Dalam hal ini sangat penting, karena produksi baru, takkan ada gunanya bila tidak ada pasar atau yang dapat menyerap hasil produksi. Dalam hal ini peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam pendistribusiannya baik lokal maupun interlokal. Tidak hanya itu, penciptaan dan penguatan pasar juga tergantung dari kualitas output itu sendiri yaitu comparative dan competitive advantage.

Ketiga, penciptaan usaha pengolahan. Secara empirik, nilai tambah dari suatu produk yang hanya dari bahan baku saja tidak cepat dirasakan, oleh karenanya perlu adanya penciptaan industry pengolahan dimana mampu memberi nilai tambah sekaligus nilai pengganda dapat diarsakan oleh berbagai pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pada fase ini adalah tidak mudah, karena tidak mudah mendatangkan investasi  di daerah tertinggal. Oleh karenanya pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut.

bumdes

  • Pemerintah daerah mendirikan BUMD pada sektor pegolahan produk unggulan daerah. Apabila dalam operasionalnya sudah mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka kepentingan kepemilikan BUMD ditawarkan kepada pihak swasta guna ekspektasi dapat meningkatkan efesiensi produksi.
  • Pencipataan usaha pengolahan skala kecil. Hal ini dilakukan apabila kondisi anggaran daerah tidak mampu melakukan hal yang pertama. Sehingga dapat tetap dapat meningkatkan nilai tambah di wilayah lokal.

Keempat, penguatan peranan organisasi Desa baik bersifat formal maupun informal. Organisasi formal tentu saja berada pada adminitrasi kepemerintahan, sedangkan informal seperti lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalkan  organisasi tani, nelayan, usaha kecil dll.  Sehingga organisasi informal sangat dibutuhkan perannya untuk mengidentidikasi tujuan dan strategi pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, perlunya stimulus mulai dari pemberdayaan guna penguatan peranannya terhadap masyarakat itu sendiri.

desa_5

Kelima, Pembangunan Infrastruktur. Dalam fase ini menitik beratkan pada infrastruktur yang menghubungkan dengan daerah pelaku ekonomi lain, sehingga dapat bersaing. Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah pembangunan infrastruktur ini dilakukan jika situasi perekonomian di suatu tempat sudah mapan dan juga mengidentifikasi prioritas utama yang menjadi kebutuhan dari suatu daerah tersebut.

Selain aspek diatas, hal lain yang perlu dilakukan adalah menciptakan lingkungan yang sehat seperti kondisi social, budaya dan ekonomi dan politik yang kondusif bagi individu (warga Negara) untuk memperoleh kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Karena fakta yang terdapat di Desa  secara politik, elit-elit desa yang mengatur seluruh kebijakan desa.

Sedangkan secara ekonomi desa dipaksa untuk memodernisasi tanpa melihat kearifan lokal yang ada. Secara sosial, system kekerabatan dan kultur saling membantu semakin terkikis akibat system ekonomi pasar yang mendasarkan relasi antar individu dengan basis kalkulasi material. Hal seperti inilah yang membuat rumah tangga masuk pada lubang kemiskinan.

Gerakan Saemaul Undong

Gerakan Saemaul Undong yang digagas pemerintah Korea pada tahun 1970 menjadi pondasi bagi pertumbuhan Korea dari negara miskin menuju salah satu perekonomian terbesar dunia, dan telah diakui sebagai salah satu program pembangunan nasional yang paling berhasil.

Hingga akhir tahun 1960-an, sebagian besar warga Korea masih hidup dalam kemiskinan dengan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan yang terus terus bertambah. Kondisi ini membuat pemerintah Korea berinisiatif membuat gerakan yang diberi nama Saemaul Undong, yaitu suatu gerakan pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat dengan menekankan pada semangat ketekunan, swadaya, dan kerja sama. Keberhasilan gerakan ini dapat dilihat dengan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga secara drastis dari 825 dolar menjadi 4.602 dolar dalam kurun waktu 10 tahun.

Keberhasilan ini menjadikan Korea sebagai salah satu pionir gerakan pembangunan melalui pemberdayaan desa, suatu gerakan yang kemudian berusaha diimitasi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Persamaan latar belakang sejarah antara Indonesia dan Korea Selatan memberikan harapan bahwa program serupa yang berhasil dijalankan di Korea dapat pula diimplementasikan di Indonesia.

negeri ginseng Korea Selatan dimana sering kita kenal hanya produk elektronik seperti Samsung, LG. Juga kita mengenal produk mobil seperti Hyundai, dan KIA. Serta masih banyak lagi terutama ada ekspor kultur ”cara hidup” dari sana, yakni Saemaul Undong. Gerakan masyarakat baru ini menjadi ”K-wave” yang dibawa ke pedesaan Afrika, India, Tiongkok, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Indonesia juga tercatat mendapat manfaat darinya.

Berikut ini tulisan laporan singkat tentang Saemaul Undong sebagaimana yang ditulis Mas Roy wartawan Jawa Post.

Adalah Saemaul Undong membuktikan, bantuan hanyalah pemicu. Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan Korea membanggakan Saemaul Undong ini dalam Forum dan Award Pelayanan Publik PBB di Seoul, 22–26 Juni lalu. Yakni, Saemaul dilandasi diligently (ketelatenan), self help (menolong diri sendiri), serta cooperation (kerja sama) dari warga desa, plus dipancing bantuan pemerintah. Korea menularkan Saemaul karena ketika membangun sangat banyak diutangi negara lain.

Kini Korea berhasil menjadi negara maju dan negara donor. Korea masuk ”20–50 Club” atau negara berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa dan pendapatan per kapita lebih dari USD 20.000 (pendapatannya USD 33.000). Korea bangkit dari kemiskinan absolut dengan pendapatan USD 79 pada 1960. Indonesia mulai membangun 1967 dengan pendapatan USD 55. Kini pendapatan rakyat Indonesia USD 4.000. Gerakan Saemaul ini tercetus ketika Presiden Park Chung-hee (ayah Presiden Park Geun-hye) blusukan ke bekas lokasi banjir pada 1969. Dia terkejut karena dengan bantuan sedikit warga berhasil memulihkan desanya. Bahkan, membangun jalan lebih lebar, membuat tembok dan atap dengan bahan lebih baik.

Sang presiden terilhami: kemajuan bisa dipercepat kalau semangat warga desa untuk maju disokong pemerintah. Saat itu Korea memang mulai bangkit. Satu dasawarsa industrialisasi, kesenjangan mulai menganga. Urbanisasi merebak. Desa tertinggal. Atas ilham tadi, Presiden Park mulai menyusun sendiri kerangka konsep Saemaul Undong. Dalam edisi Inggris, konsep asli yang ditulis 26 April 1972 ini hanya tujuh halaman. Bandingkan dengan berbagai dokumen kenegaraan kita yang tebal-tebal dan bombastis. Presiden Park mengkritik konsep akademik yang canggih, tapi tidak praktis. Saemaul Undong disebutnya ”upaya untuk hidup lebih baik”. Yakni, rakyat terentas dari kemiskinan, pendapatan meningkat, tetangga bersahabat dan saling menolong, serta desa menjadi permai.

Lebih dalam, Presiden Park menyebut ’’Saemaul Undong adalah kampanye pembangunan mental dan revolusi mental.” Gerakan ini tak didorong dengan pidato, tetapi dengan tindakan dan praktik. Filosofinya, lakukan saja! Menariknya, konsep ini pun disusun setelah Saemaul Undong berjalan dua tahun. Bertindak dulu, baru ’’diteorikan”. Pada 1970, pemerintah mengirimkan 335 sak semen masing-masing ke 33.267 desa. Proyek dasar diprioritaskan, seperti memperlebar jalan desa, memperbaiki atap rumah, membuat pagar, sumur umum, serta memelihara sungai dan jembatan kecil. Sangat mendasar karena kondisi desa sangat miskin. Mengejutkan, dengan partisipasi warga menyediakan tenaga kerja dan tanah, sebanyak 16.600 desa mencapai harapan lebih dari yang ditargetkan.

Gerakan terus berlanjut. Lalu, desa kebanyakan (predominant village) diberi 500 sak semen dan satu ton besi beton. Pemerintah juga membantu warga desa dengan tenaga mereka sendiri untuk mengganti atap ilalang dan tembok rumah mereka dengan genting dan tembok bersemen. Jalan desa dipaving. Jembatan dibangun. Intinya, pemerintah siap memberikan ”kail”, asal warga mau mengupayakan tenaga penggeraknya. Revolusi mental pun terjadi. Warga merasa ”aku bisa melakukannya”, lalu ”jika saya berbuat, apa pun bisa tercapai”. Bagi tetangga yang ragu, warga lain mendorong ”ayo, coba saja”. Hasilnya nyata. Ada 6 ribu desa mandiri membangun tanpa bantuan pemerintah.

Atas dasar praktik nyata itu, dirumuskan tiga langkah strategi Saemaul. Pertama, pemerintah memicu kemampuan menolong diri sendiri dengan spirit ketelatenan, kemandirian, dan kerja sama.

Kedua, secara demokratis warga memilih proyek yang bisa menguntungkan desa, bisa dipraktikkan, dan partisipasi sukarela. Ketiga, konsisten menerapkan prinsip mengutamakan dukungan ke desa yang kebanyakan untuk membangkitkan kemampuan menolong diri sendiri dan semangat kompetisi warga desa. Bergulirlah perekonomian di desa.

Mereka mulai mengembangkan pabrik pengolahan, greenhouse untuk mengatasi musim dingin, mengadopsi alat pertanian bermesin, beternak, dan budi daya ikan dengan intensif, membangun perpustakaan, dan fasilitas lain.

Indikator paling nyata keberhasilan Saemaul adalah pendapatan setahun keluarga petani di desa mencapai pendapatan empat tahun buruh di kota pada 1974. Kota maju, desa tak ketinggalan. Kini Korea melembagakan Saemaul Undong ini ke dalam kajian akademik di universitas. Para relawan dan pemuka desa dari berbagai negara dilatih untuk menumbuhkan semangat berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, mirip gotong royong. Bedanya, gotong royong kita terasa ”jadul” dan kehilangan spirit.

Persamaan antara Korea Selatan dan Indonesia adalah bahwa kedua negara mewarisi sektor pedesaan berorientasi ekspor yang berlebihan pada masa pemerintahan kolonial. Namun, di Indonesia pembangunan pedesaan tampak belum tuntas seperti apa yang dilakukan di Korea Selatan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, implementasi awal gerakan Saemaul Undong telah dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul melalui kerja sama antara Provinsi DIY dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do Korea Selatan pada tahun 2008 silam. Hingga saat ini, program tersebut telah membawa keberhasilan dalam perbaikan infrastruktur desa, peningkatan pendapatan penduduk, penyediaan air bersih, dan peningkatan etos kerja warga desa.( AI/PNM/2016 )

Article Tags : Eddy Berutu
admin

Columnist, Cofounder of Avatar Global & Jumamatawari, sociopreneur in the insurance sector, respect cultural sensitivity with a local & global perspective.

Related Posts

Add new comment