Jalan Menuju Kejayaan

REVOLUSI MENTAL dan PEMBANGUNAN PEDESAAN

Oleh : Dr. Ir. Eddy Berutu, MA, ChFC, CFP

( Pengamat Pembangunan Pedesaan Indonesia/ Dewan Pakar Lesko Institute )

Sebelum saya mengupas tentang Revolusi Mental dalam kolom Tajuk Fikiran saya di Papuan News Magazine ini, ada baiknya saya paparkan dulu tulisan langsung dari Presiden Joko Widodo tentang Revolusi Mental. Pembangunan Pedesaan Indonesia, sangat berkaitan erat dengan Revolusi Mental ini, karena desa pada saat ini sudah menjadi tumpuan ujung tombaknya pembangunan Indonesia,  Presiden Joko Widodo sangat menaruh perhatian yang tinggi terhadap Program Revolusi Mental ini, sehingga beliau sendiri secara langsung yang menulis tulisan yang berjudul Revolusi Mental ini, yang saya kutip di www.presidenri.go.id.

imagecontent-php

                                                   Revolusi Mental

                                                  Oleh: Joko Widodo

INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pimpinan nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang, semakin galau?

Dipimpin bergantian oleh empat presiden antara 1998 dan 2014, mulai dari B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri sampai Susilo Bambang Yudhonoyo (SBY), Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Mereka memimpin di bawah bendera reformasi yang didukung oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui proses yang demokratis.

Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur. Bank Dunia bulan Mei ini malah mengatakan ekonomi Indonesia sudah masuk 10-besar dunia, jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah SBY yang memprediksi baru terjadi tahun 2025. Di bidang politik, masyarakat sudah banyak menikmati kebebasan serta hak-haknya dibandingkan sebelumnya, termasuk di antaranya kemampuan mereka untuk melakukan pergantian pimpinannya secara periodik melalui pemilu yang demokratis.

Namun, disisi lain, kita melihat dan merasakan kegalauan masyarakat seperti yang dapat kita saksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil, dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Gejala apa ini? Pimpinan nasional dan pemikir di Indonesia bingung menjelaskan fenomena bagaimana keresahan dan kemarahan masyarakat justru merebak sementara oleh dunia, Indonesia dijadikan model keberhasilan reformasi yang menghantarkan kebebasan politik serta demokrasi bersama pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya.

Izinkan saya melalui tulisan singkat ini untuk menyampaikan pandangan saya menjelaskan dan menguraikan permasalahan bangsa ini dan manawarkan paradigma dan cara pandang baru untuk bersama mengatasinya. Saya bukan ahli politik atau pembangunan, untuk itu pandangan ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman kepemimpinan saya selama ini baik sebagai Walikota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu keterbatasan dalam pandangan ini mohon dimaklumi.

Sebatas Kelembagaan                                  

Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa, atau “nation building”. Agar perubahan benar- benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental.

Nation building tidak mungkin maju kalau sekedar mengandalkan perombakan institusional, tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifatnya mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apapun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah, tidak akan membawa kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan contoh di mana salah-pengelolaan, atau mismanagement negara telah membawa bencana besar nasional.

Kita melakukan amendemen atas Undang Undang Dasar 1945, kita membentuk sejumlah komisi independen (termasuk KPK), kita melaksanakan otonomi daerah, dan kita telah banyak memperbaiki sejumlah undang-undang nasional dan daerah. Kita juga sudah melaksanakan pemilu secara berkala di tingkat nasional/daerah. Kesemuanya ditujukan dalam rangka perbaikan pengelolaan negara yang demokratis dan akuntabel.

Namun di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represeif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum dan sifat oportunis. Kesemuanya ini masih berlangsung, dan beberapa di antaranya bahkan semakin merajalela, di alam Indonesia yang katanya lebih reformis.

Korupsi menjadi faktor utama yang membawa bangsa ini ke ambang kebangkrutan ekonomi ditahun 1998, sehingga Indonesia harus menerima suntikan dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang harus ditebus oleh bangsa ini dengan harga diri kita. Terlepas dari sepak terjang dan kerja keras KPK mengejar koruptor, praktek korupsi sekarang masih berlangsung, malah ada gejala semakin luas. Demikian juga sifat intoleransi yang tumbuh subur di tengah kebebasan yang dinikmati oleh masyarakat. Sementara pertumbuhan ekonomi yang pesat malah memacu sifat kerakusan dan keinginan sebagian masyarakat untuk cepat kaya, sehingga menghalalkan segala cara, termasuk pelanggaran hukum.

Jelas reformasi, yang hanya menyentuh faktor kelembagaan negara, tidak akan cukup untuk menghantarkan Indonesia ke arah cita-cita bangsa seperti yang diproklamirkan oleh para pendiri bangsa. Apabila kita gagal melakukan perubahan, memberantas praktek korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya, pelecehan hukum dan oportunis, semua keberhasilan reformasi ini segera lenyap bersama kehancuran bangsa.

Perlu Revolusi Mental

Dalam pembangunan bangsa, atau “nation building”, saat ini cenderung menerapkan prinsip-prinsip faham liberalisme, yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, bukan dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, namun dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik dan pendekatan “nation building” baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja dan berkesinambungan.

Penggunaan istilah “revolusi” tidak berlebihan. Karena Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktek-praktek yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik, karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun usaha ini tetap memerlukan dukungan moral dan spiritual, serta komitmen dalam diri seorang pemimpin—dan selayaknya setiap revolusi, diperlukan pengorbanan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan oleh Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963, dengan tiga pilar; “Indonesia yang berdaulat secara politik”, “Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan “Indonesia yang berkepribadian secara sosial budaya”. Terus terang saya telah banyak mendapat masukan dari hasil diskusi dengan beberapa tokoh nasional tentang relevansi dan kontektualisasi konsep Tri Sakti Bung Karno ini. Terakhir dengan Buya Safii Maarif, Mantan Ketua PP Muhamadyah, yang saya kunjungi di rumahnya di Sleman, Yogyakarta beberapa hari lalu.

Kedaualatan rakyat sesuai dengan amanat sila ke-empat Pancasila haruslah ditegakkan di bumi kita ini. Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat, dan bukan bagi segelintir golongan kecil. Kita harus menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktek korupsi dan dari tindakan intimidasi. Semaraknya politik uang dalam proses pemilu sedikit banyak mempengaruhi kualitas dan integritas dari pada mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat. Kita perlu memperbaiki cara kita merekrut pemain politik, yang lebih mengandalkan ketrampilan dan jejak rekam ketimbang kekayaan atau kedekatan mereka dengan pengambil keputusan.

Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, handal dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Demikian juga dengan penegakkan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Tidak kalah pentingnya dalam rangka penegakan kedaulatan politik adalah peran TNI yang kuat dan terlatih untuk menjaga kesatuan dan integritas teritorial NKRI.

Di bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam terhadap investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri, dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Kebijakan ekonomi liberal yang sekedar mengedepankan kekuatan pasar, telah menjebak Indonesia sehingga menggantungkan modal asing. Sementara sumber daya alam dikuras oleh perusahaan multinasional bersama “komprador“ Indonesianya.

Reformasi 16 tahun tidak banyak membawa perubahan dalam cara kita mengelola ekonomi. Pemerintah dengan gampang membuka kran impor untuk bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Banyak elit politik kita terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang selalu diambil yang tidak memikirkan konsekuensi terhadap petani di Indonesia. Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Indonesia secara ekonomi harusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanah Trisakti. Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Indonesia harus segera mengarah ke sana dengan program dan jadwal yang jelas dan terukur. Di luar kedua sektor ini, Indonesia tetap akan mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk menggerakkan roda ekonomi.

Kita juga perlu meneliti ulang kebijakan investasi luar negeri yang angkanya mencapai tingkat rekor beberapa tahun terakhir ini, karena ternyata sebagian besar investasi diarahkan ke sektor ektstraktif yang padat modal. Mereka tidak menciptakan banyak lapangan kerja, namun mereka mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pilar ketiga Trisakti adalah membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Sifat ke-Indonesia-an semakin pudar karena derasnya tarikan arus globalisasi dan dampak dari revolusi teknologi komunikasi selama 20 tahun terakhir. Indonesia tidak boleh membiarkan bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.

jokowi-revolusi-mental

Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram dan tepat sasaran oleh nagara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia.

Dari Mana Kita Mulai

Kalau bisa disepakati bahwa Indonesia perlu melakukan revolusi mental, pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita harus memulainya. Jawabannya dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara.

Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional, usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar benar merdeka, adil dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan sendiri, dengan restu Allah SWT sebagaimana dikatakan dalam ayat Al Quran surat Ar-Ra’d ayat 11 bahwa “Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.”

Saya sendiri sudah memulai gerakan ini ketika memimpin kota Surakarta, dan sejak 2012 sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah teman-teman yang sepaham juga sudah memulai gerakan ini di daerahnya masing masing. Insya Allah, usaha ini dapat berkembang semakin meluas sehingga nanti benar-benar menjadi sebuah gerakan nasional. Seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno, memang Revolusi belum selesai. Revolusi Mental Indonesia baru saja dimulai.(###)

1399082518914787027

“Revolusi Mental” yang diusung dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang dimaksud ialah kembali pada jati diri bangsa Indonesia, yaitu karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Selain memperkuat karakter bangsa, penyeimbangan dengan kompetensi juga diperlukan. Kualitas hidup kita harus diimbangi antara karakter dan kompetensi. Kompetensi tanpa karakter akan rusak, dan karakter tanpa kompetensi akan pincang.

Gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Revolusi di jaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan penjajah dan sekutunya, untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, 70 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum, dan tak akan pernah berakhir. Kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa.

Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kenapa membangun jiwa bangsa yang merdeka itu penting? Membangun jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, atau pembangkit energi juga penting. Namun seperti kata Bung Karno, membangun suatu negara, tak hanya sekadar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa. Ya, dengan kata lain, modal utama membangun suatu negara, adalah membangun jiwa bangsa. Inilah ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme. Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu; merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (tengah) didampingi Sekretaris Menko PMK Sugihartatmo (kiri) dan Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Hazwan Yunaz (kanan) meluncurkan situs Gerakan Nasional Revolusi Mental di Jakarta, Senin (24/8). Situs yang beralamat di www.revolusimental.go.id tersebut berisi seputar informasi cara berkehidupan dengan berevolusi mental untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/15.

Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Para pemimpin dan aparat negara akan jadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental, dimulai dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Sebagai pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah lewat K/L harus melakukan tiga hal utama yaitu; bersinergi, membangun manajemen isu, dan terakhir penguatan kapasitas aparat negara.

Gerakan revolusi mental terbukti berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada banyak prestasi yang diraih berkat semangat integritas, kerja keras, dan gotong royong dari aparat negara dan juga masyarakat.

Pemberantasan ilegal fishing, pengelolaan BBM lebih bersih dan transparan, pembangunan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, pembangunan tol trans Jawa, trans Sumatera , dan Kalimantan, adalah sedikit hasil dari kerja keras pemerintah Presiden Jokowi. Ke depan, gerakan revolusi mental akan semakin digalakkan agar sembilan agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita bisa terwujud.

11unnamed

Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam membangun bangsa yang berkarakter tentunya membutuhkan pearan seorang pemimpin bangsa, artinya jika diindonesia ini memerlukan peran pemimpin Negara atau presiden untuk membangun karakter bangsa.

Berbicara masalah pemimpin tentunya kita taka sing lagi dengan kata revolusi mental yang diungkapkan Presiden Jokowi jika menjadi seorang presiden. Menurut Presiden Jokowi bahwa hal yang harus dilakukan bangsa ini adalah revolusi mental dengan merevolusi mental bangsa , maka bangsa akan kembali pada jati diri dan karakternya sebagai bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana revolusi mental menjadi salah satu cara membangun karakter sebuah bangsa? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus menjadi jawaban bahwa revolusi mental mampu membentuk dan membangun karakter bangsa Indonesia.

revmen2

Revolusi mental yang diusung Presiden Jokowi  merupakan transformasi kultural yang berarti “berpikir benar dan bertindak benar.”Revolusi mental ini adalah perang terhadap keburukan-keburukan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia: korupsi, pungli, diskriminasi, pelecehan seksual terstruktur, serta tindak amuk massa. Kondisi yang saat ini membelit bangsa inilah kemudian harus di revolusi kembali mental bangsa ini, berangkat dari manusianya kemudian menuju pada pola tingkah laku kemudaian hal ini yang menjadi salah satu cara untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Mental yang akan di bangun bukan hanya sekedar mental untuk sebuah keberanian saja, melainkan mentalitas suatu msyarakat, mentalitas sustu bangsa di berbagai lingkup, baik pendidikan, kesehatan, kenegaraan, keagamaan dan lainnya, konsep revolusi mental yang disampaikan oleh Presiden jokowi cendrung pada revolusi mental kearah Trisakti yang di ciptakan presiden pertama Indonesia.

Sehingga, bukan revolusi mental yang dulu dijadikan komunis sebagai metode untuk merekrut pengikutnya, melainkan bertujuan pada pebenahan, pengembalian mental yang saat ini berubah dari pola asal, sehingga kembali dan menjadikan manusia pada idealitasnya.

Revolusi Mental merupakan suatu tujuan yang mentransformasikan etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai, yang semuanya menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Etos ini menyangkut semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, agama, dsb. Begitu rupa, sehingga mentalitas bangsa (yang terungkap dalam praktik/kebiasaan sehari hari) lambat-laun berubah. Pengorganisasian, rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan diarahkan untuk proses transformasi itu sebagaimana demokrasi sebagai suatu proses transformasi mental secara terus-menerus dengan bertumpu pada penghargaan terhadap persamaan hak, pluralisme, serta kebebasan menyampaikan aspirasi.

Dengan demikian jelaslah bahwa konsep revolusi mental merupakan gerakan moral untuk memperbaiki kehidupan berbangsa berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang artinya dengan sebuah revolusi melalui mental yang tertanam pada jiwa seseorang akan berakibat pada seluruh lapisan masyarakat dalam merubah dan memperbaiki dari kondisi yang telah lama terpuruk dan pasift terhadap kondisinya. Sehingga meskipun masih banyak baik secara berkala ataupun setagnan yang harus diperbaharui dalam diri bangsa ini revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi sekiranya menjadi satu senjata untuk memperbaiki keterpurukan yang ada.

Dengan misi dan visi lainnya beserta gold ide yang dilakukan oleh presiden terpilih Indonesia ini menjadi babak dan episode baru untuk menjadikan bangsa ini kembali pada jati diri dan karakternya menjadi bangsa yang jaya, adil, dan benar. Bangsa yang menjadi tumpuan bagi bangsa lain dalam pendidikan, ekonomi, maupun budaya, bangsa yang bermartabat, terpandang dan bangsa yang senantiasa hidup adil makmur dan sentosa.

14171412311369053998

Jika revolusi mental dibumikan ke ranah pemberdayaan desa maka ada sejumlah mental baru yang perlu segera ditumbuh kembangkan:

  1. Tradisi Berdesa dimana desa bukan hanya tempat tinggal untuk bermasyarakat tetapi juga tempat untuk berdesa bagi masyarakat. Berdesa berarti semua komponen masyarakat menggunakan desa sebagai basis, rumah dan arena untuk bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan serta berdaya ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
  2. Perubahan Mental Kepemimpinan. Kepala desa bukanlah hanya kepanjangan tangan pemerintah melainkan juga sebagai pemimpin, pamong dan teladan masyarakat. Kepala desa ada karena memperoleh mandat dari masyarakat melalui pemilihan kepala desa. Tugas utama kepala desa bukanlah hanya membantu pemerintah, Dikarenakan tugas tersebut adalah kewajiban yang harus diemban dan dijalankan oleh kepala desa. Tetapi yang lebih utama dan jauh lebih penting, kepala desa harus memimpin masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Jika hal tersebut dapat diwujudkan pada gaya perubahan kepemimpinan desa, ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap republik kita tercinta.
  3. Gerakan warga aktif dan swadaya politik rakyat. Dimana setiap warga desa di berdayakan untuk mempunyai ranah kegiatan sosial dan politik yang cukup porsinya.

    img_8683

Desa harus mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada warga masyarakatnya sendiri. Kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan suatu instrumen penting untuk melembagakan masyarakat/tradisi berdesa. Melalui kewenangan itu desa mempunyai otoritas dan akuntabilitas dalam mengatur dan mengurus barang-barang publik untuk pelayanan kepada kepentingan masyarakat setempat.

APB Desa digunakan untuk membiayai kewenangan yang direncanakan. Sebaliknya masyarakat juga membiasakan diri bertranformasi untuk memanfaatkan desa sebagai representasi negara yang mengatur dan mengurus hajat hidup mereka, bukan hanya sebatas terlibat dalam pemilihan kepala desa, bukan juga hanya mengurus administrasi, tetapi yang lebih penting adalah memanfaatkan desa sebagai institusi yang melayani kepentingan mereka sendiri. Sehingga menjadi masyarakat desa yang mandiri.

Sembilan program pembangunan Presiden Joko Widodo atau lebih terkenal dengan Nawa Cita telah mejadi momentum berharga dengan adanya keinginan besar agar bisa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Hal ini tentunya menjadi dasar untuk menggelorakan semangat revolusi mental dalam memberdayakan dan memandirikan desa. Cita-cita tersebut harus dimaknai sebagai semangat untuk membuat pembangunan desa lebih bermakna bagi masyarakat desa.

Mindset atau pola pikir para pemuka dan tokoh desa yang terbiasa dengan pembangunan desa dalam hal sarana fisik harus diubah. Saat ini harus lebih mengutamakan peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan rakyat desa dengan pemberdayaan masyarakatnya. Pelaksanaan UU Desa, termasuk pendampingan desa, bisa menjadi momentum baru untuk melakukan revolusi mental pembangunan desa. Edukasi sosial-politik kepada warga masyarakat, pelatihan dan dorongan terhadap pemuka dan tokoh desa, maupun musyawarah desa menjadi arena dan kegiatan yang bisa memperluas dan memperdalam perubahan makna-tujuan pembangunan desa.

Dengan perubahan paradigma cara berpikir seperti itu, diharapkan pembangunan desa tidak hanya melulu berbentuk bangunan fisik, tetapi juga mengarah pada perbaikan pelayanan dasar, kualitas hidup manusia, serta peningkatan ekonomi lokal. Semangat kesetiakawanan dan gotong royong yang selama ini melekat dan menjadi ciri khas desa, harus terus di gelorakan dalam kehidupan bermasyarakat.

dsc_0016

Masyarakat desa sudah selayaknya mendapat porsi yang cukup besar untuk ikut mengambil peran, tanggung jawab, bekerja, dan diberdayakan secara maksimal dalam membangun desanya. Apabila hal tersebut dilakukan secara konsisten dan terus menerus, maka desa akan berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya. Adapun wujud konkrit revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Desa yang mempunyai basis legalitas atau berbasiskan aturan-aturan hukum positif yang lebih tinggi dan basis legitimasi atau berbasis aspirasi masyarakat, kerjasama antar desa serta kinerja pemerintahan dengan baik sesuai asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas keterbukaan dan asas profesionalitas.

Saat ini sekitar 60% kemiskinan  di Indonesia berada di pedesaan, dan lebih dari 70% kemiskinan pedesaan tersebut terkait dengan pertanian.

Program pembangunan Desa terpadu terkesan mandul diimplementasikan karena kesalahan pengelolaan 6M (man, money, material, machine, method, management), yang membajak secara tersistem, terstruktur dan masif. Berupa ketidak-jelasan program, mafia proyek, pemburu rente ekonomi, korupsi, kelembagaan yang lemah, mendahulukan keuntungan pribadi dan kepentingan golongan, Juga karena pertarungan politik, pengabaian tugas, orientasi proyek semata, kendala administrasi, serapan dana, SPJ, kelemahan monitoring evaluasi, perubahan iklim dan sebagainya. Perbaikan berupa strategi, regulasi, implementasi, teknologi, manajemen, pemberdayaan, keuangan, kelembagaan dan sebagainya, diharapkan akan memperbaiki seluruh aspek dan sendi kehidupan yang terlibat.

Paradigma baru pembangunan kawasan desa terpadu harus dilakukan dengan pengelolaan sumber daya berbasis penerapan ipteks yang cerdas, inovatif, luas, mendalam dan futuristik.

Cita ketiga dari Nawacita, untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah RI telah menyediakan dana desa yang bersumber dari APBN untuk digunakan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Anggaran dana desa 2015 sebesar 9 trilyun rupiah, memprioritaskan pembiayaan belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kucuran dana berlimpah ke desa tanpa kesiapan optimal dikawatirkan justru menimbulkan masalah lebih besar.

Pengembangan kawasan desa harus berdasarkan pada potensi dasar dan peluang investasi. Perlu dipacu secara optimal dengan terobosan-terobosan baru secara terpadu dan menyeluruh. Pengembangan sektor potensial dasar berupa pertanian terpadu agropolitan merupakan faktor utama yang diharapkan dapat merangsang sektor lainnya dan dikembangkan secara besar-besaran.

Seluruh pelaku pembangunan (swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah) harus berlaku aktif dan ditunjang oleh kondisi yang mendukung. Paradigma baru pembangunan kawasan desa terpadu harus memberdayakan segenap multi-fungsi kawasan desa sebagai pemasok utama sandang, pangan, papan, pupuk, air, oksigen, obat untuk lingkungan dan kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan.

Perubahan menyolok adalah dari top down menjadi bottom up, dari bekerja “untuk” menjadi bekerja “dengan” masyarakat, dari tanpa tema menjadi berdasar tema unggulan lokal, dari paradigma proyek menjadi pemberdayaan (individu, masyarakat dan institusi).

Mengikuti prinsip:  win-win solution, co-creation, co-financing, fleksibel, keberlanjutanPertumbuhan ekonomi dapat terlaksana dengan cepat dalam jangka pendek dan diharapkan aliran investasi akan masuk secara cepat.

Perlu revolusi  konsep besar, perbaikan pola pikir, pola kerja, pemanfaatan ipteks, TIK, berorientasi kesejahteraan bersama, pemberdayaan seluruh stake holder, asas kebutuhan, asas bermanfaat, dari hulu hingga hilir, dengan indikator kinerja. Disamping KISS ME (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergisme, Monitoring dan Evaluasi), tindak lanjut dan keberlanjutan program.

Keberhasilan pembangunan jelas membutuhkan kontribusi aktif dan nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan keunggulan pelaksana, program, pengelolaan, keuangan dan indikator kinerja. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan mempunyai rekam jejak, kemampuan, kemauan, kesempatan, kewenangan, kredibiltas, kepercayaan untuk mendukung keberhasilan dan kesejahteraan bersama.

Keberhasilan pembangunan desa akan meningkatkan empati, kepedulian, kerjasama antar pihak, kepribadian, kontribusi daya saing daerah/nasional dan mendorong masyarakat pembelajaran. Generasi muda yang tergiur gemerlap kota, bisa kembali membangun desa merasakan kesejahteraan di kampung halaman,

Pengelolaan sumber daya alam tersedia bahkan yang terbengkalai, dilakukan dari hulu hingga hilir, melalui 5A (agro-produksi, agro-teknologi, agro-industri, agri-bisnis dan agrowisata). Pertanian terpadu memungkinkan pemenuhan pendapatan harian, bulanan, tahunan dan dekade, untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Ini prospek yang sangat penting bagi masyarakat desa yang mempunyai modal terbatas.

Pelaksanaan program revolusi desa dalam pembangunan desa secara terpadu dan menyeluruh diharapkan mampu menjadi daya ungkit sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengingatkan, agar seluruh aparatur pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan program Dana Desa, bisa mengubah paradigma, mindset, dan budaya. Perubahan itu menyangkut cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup untuk dapat menghadirkan integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam setiap pelaku pembangunan desa. Menurut Puan, perubahan yang dimaksudnya adalah dengan menjadikan revolusi mental, sebagai gerakan hidup baru yang bertujuan menanamkan rasa percaya diri pada diri sendiri dan kemampuan sendiri.

Untuk melaksanakan revolusi mental diperlukan keteladan dan kepeloporan. Sebagai aparatur negara, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, maka kita adalah teladan dan pelopor revolusi mental untuk pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Sebagai pelopor, Puan mengatakan, para aparat pemerintahan harus mulai dapat menanamkan dan menjalankan tiga praktek nilai revolusi mental.

Pertama yaitu integritas yang memiliki karakter dan corak berkehidupan jujur, dipercaya dan bertanggung jawab.

Kedua adalah kerja keras yang dicirikan oleh etos kerja yang tinggi, optimistis serta produktif dan inovatif.

Ketiga adalah gotong royong yang bercirikan kerja sama, solidaritas, komunal dan berorientasi kepada kepentingan umum.

Menko PMK Puan Maharani mengingatkan, aparat pemerintahan desa agar tak euforia dalam menerima pencairan dana program itu, serta benar-benar ingat bahwa dana itu harus digunakan demi kepentingan rakyat. ( IP/PNM/2016 )

Article Tags : Eddy Berutu
admin

Columnist, Cofounder of Avatar Global & Jumamatawari, sociopreneur in the insurance sector, respect cultural sensitivity with a local & global perspective.

Related Posts

Add new comment