Jalan Menuju Kejayaan

Dr. Ir. Eddy Berutu, MA ” UU Desa dan Kemandirian Pemerintahan Desa

UU Desa dan Kemandirian
Pemerintahan Desa

                       Oleh : Dr. Ir. Eddy Berutu, MA ( Pengamat Pemerintahan        Desa Indonesia / Dewan Pakar LESKO INSTITUTE )

undang-undang

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.

otonomi-daerah130527b

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

01-mengisi-peluang-otonomi-desa

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia.  Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa ,desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa kades serta proses pembangunan desa .

Desa, sebuah entitas sosial-politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Lahir Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi yang bukan asal otonomi, namun harus membuahkan demokrasi yang bersifat partisipatif dalam pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014, diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa, mulai dari sosial, budaya dan ekonomi. Dengan UU No.6 Thn 2014, memberikan harapan baru guna meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.  Dengan UU tersebut, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, mempercepat
pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan, yang tak kalah pentingnya UU tersebut akan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri.

Sebelumnya, perjuangan menuntut otonomi desa seakan menemukan hasil ketika spirit otonomi daerah (yang menjadi amanat gerakan reformasi) termanifestasi dalam sebuah undang-undang (UU), yakni UU No.32 tahun 2004. Dalam UU tersebut disinggung pula perihalpemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi itu ada di level PP dan bukan UU.

Definisi desa menurut PP No 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI.

PP itu juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Kewenangan-kewenangan bagi kepala desa tersebut. Pertama, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua, Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes). Ketiga, Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Keempat, Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Kelima, Membina kehidupan masyarakat desa. Keenam, Membina perekonomian desa. Ketujuh, Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Kedelapan, Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan. ­­ Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32/2004. Dalam UU itu dijelaskan tentang definisi desa, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan, baik UU No.32/2004 maupun PP No. 72 /2005 itu memang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan desa. Selain itu, PP 72/2005 juga melegitimasi peran BPD sebagai lembaga representatif rakyat desa untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. Tetapi, PP itu tetap memunculkan masalah terkait peran BPD. PP itu masih memposisikan kewenangan BPD di bawah pemerintah desa.

Hal itu tampak pada pasal 29 yang menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, bagi Pemerintah Desa, selain memberikan peluang bagi terwujudnya kemandirian desa, era otonomi daerah juga mensyaratkan kesiapan desa dalam menghadapi beragam tantangan. Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, seperti dalam hal perumusan kebijakan desa seperti Perdes dan APB Desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa seperti dalam hal administrasi kependudukan dan kesehatan.

Hanya dengan kesiapan itulah desa-desa di negeri ini dapat diharapkan bermetamorfosa menjadi desa yang mandiri dan sesejahtera.
Hal ini tampak mudah, mengingat regulasi yang ada telah memberikan otoritas bagi pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya. Namun, pelaksaanaan otoritas itu tidaklah seperti yang diharapkan. Kenyataannya, otoritas kepala desa masih sering terpotong oleh kewenangan pemerintah kabupaten atau Bupati. Kini, untuk mendirikan pasar di desa saja harus ada izin dari pemerintah kabupaten.

Realitas tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Dan faktor terbesarnya adalah minimnya anggaran bagi pembangunan desa dan belanja pemerintahan desa. Perlu untuk diketahui, sebagian besar dana bagi pembangunan desa berasal program kabupaten maupun pusat. Dana pembangunan desa yang berasal dari internal desa hanyalah pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa dan hasil kekayaan desa yang bersumber dari tanah kas desa dan pasar desa. Dan itu tidaklah mampu meng-cover seluruh kebutuhan
pembangunan desa. Sementara itu, suplai dana pembangunan desa dari pemerintah kabupaten maupun pusat juga seringkali tidak memadai bagi kepentingan
pembangunan desa maupun belanja pemerintah desa. Suplai dana yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi hasil pajak daerah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan desa dalam menjalankan pembangunan di segala sektor, karena kebanyakan suplai dana itu hanya ‘sisa-sisa’ penyerapan anggaran yang sebagian besar telah digunakan pihak kabupaten maupun kota.

Namun, tetap saja desa membutuhkan aliran dana dari pemerintah/pemprov/pemkab. Sebab, mengandalkan pendapatan asli desa saja tidak akan mencapai hasil pembangunan yang diinginkan, bahkan dalam standar minimum sekalipun. Hal inilah yang sesungguhnya menimbulkan ketidakmandirian desa dalam segala aspek. Ketiadaan alokasi khusus anggaran dari negara untuk desa menyebabkan desa mesti berebut ‘remah-remah’ dana pembangunan. Ketidakmandirian dalam aspek lainnya juga terlihat dalam mekanisme pengambilan kebijakan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam mekanisme tersebut, pihak desa hanya bisa memberikan usulan-usulan dan aspirasi tertentu guna kepentingan pembangunan desa. Sementara, implementasinya (yang sangat terkait erat dengan pendanaan) harus menunggu ‘kebaikan hati’ pemerintah Kabupaten. Hal ini juga disebabkan ketergantungan desa pada sokongan finansial desanya

Article Tags : Eddy Berutu
admin

Columnist, Cofounder of Avatar Global & Jumamatawari, sociopreneur in the insurance sector, respect cultural sensitivity with a local & global perspective.

Related Posts

Add new comment